Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Indriyani Wulandari, Bandi Bandi

Abstract


Audit Opinion BPK is the result of the audit process in the form of a statement that can be a picture of the quality of financial statements of the government, so that it becomes a reference for the central government in the finance ministries in assessing performance achievement of local government in particular to provide rewards and punishments related to public financial management , In connection with these problems, this thesis aims to obtain empirical evidence about the influence of the existence of the implementation of E-Government, APIP capability, and the percentage of completion of the Follow-up BPK BPK audit opinion. The analysis used in this research is multiple regression analysis using the method of research is purposive sampling. This study uses secondary data IHPS BPK 2015, the data IACM 2013, the data Peggi Kemenkominfo RI 2016. Researchers analyzed 228 local government composed of local government districts and cities.
The results showed that the existence of e-government implementation and follow-up Completion Percentage BPK significant impact positively on BPK audit opinion, while APIP capability does not have a significant influence on the BPK audit opinion. APIP is not influential capability to audit opinion because most local governments in Indonesia APIP its capability level remained at level 1 (Initial) so it has not been able to support the implementation of effective governance. Applications of this research in the future it is suggested that the local government, Inspectorate (APIP area), BPK RI to cooperate in creating a better audit opinion that WTP opinion on the financial statements.

Full Text:

PDF

References


Abubakar, Azwar. 2013. Mengukur Kompetensi APIP dengan model IACM. Warta Pengawasan. vol XX, no.3

Baltaci, M. dan Yilmaz, S. 2006. Keeping An Eye On Sub National Govern-Ments: Internal Control And Audit At Local Levels. World Bank Publikations, pp: 7-15.

BPK RI. 2015. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015.

Christian, Yoshia dan Sutaryo. 2015. Penentu jumlah internal control compliance comment dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di indonesia. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Volume 11, Nomor 2, September 2015, 138-146.

Hamidah, Nur Rahmawati. 2015. Implementasi E-government dalam Pelayanan (Studi Kasus Penerapan Program Siakad Di STAIN Ponorogo).Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Hartanto, Rudy. 2015. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI (Prespektif Karakteristik Auditee, Karakteristik Auditor BPK, Karakteristik Eksekutif Dan Karakteristik Legislative Daerah). Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Lallana. C Emmanuel, Pascual, Patricia J,. and Soriano, Edwin S. 2002. E-government in the philipines: Benchmarking Against global best practices. Feature Information technology kasarinlan Vol 17 no 2 2002.

LAN dan BPKP, 2000. Akuntabilitas dan Good governance.Jakarta.

Masyitoh, Rizki Diyah. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat Ii Tahun 2008-2010. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan.

Osborne, David And Gaebler, Ted. 1992. Reinventing Governance, How The Eentrepeneurial Spirit Is Trasforming The Publik Sektor, New York, Penguins Book.

Pe´rez, Carmen Caba, Bolı´var, Manuel P.R and Herna´ndez, Antonio M.L. 2008. E-government Process And Incentives For Online Publik Financial Information, Online Information Review, Vol. 32 Iss 3 Pp. 379 – 400.

Purba, Bohlen C. 2014. Opini dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03.

Purwanto, Arie. 2007. Rancangan dan implementasi model pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aplikasi e-government di pemerintah daerah: studi kasus kabupaten sragen.Tesis. UGM.

Sari, Pramita; Martani, D., dan Setyaningrum, D. 2015. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan.

Setyaningrum, D. 2015. Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Setyaningrum, Dyah., Gani, L., dan Martani, D. 2014. Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Legislatif Terhadap Temuan Audit dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram.

Sosiawan, Edwi Arief. 2008. Evaluasi Implementasi E-government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia. Yogyakarta:Universitas Pembangunan Nasional.

Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02.

Szymanski, S. 2007. How To Implement Economic Reforms: How To Fight Cor-Ruption Effectively In Publik Procurement In See Countries. Oecd Publika-Tion.

Winanti, B. A. 2014. Analisis Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Legitimasi Kepala Daerah serta Pengawasan Pemerintahan terhadap Opini Audit LKPD 2010-2011. Skripsi Akuntansi FE UI Depok.

__________ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.

_________ Inpres No 4 Tahun 2011. Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

__________ Inpres No. 6/2001Tgl. 24 April 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia.

__________ Inpres No 9 Tahun 2014. Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

__________ Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

__________ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

__________ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah

__________ Perka Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per – 1633 /K/Jf/2011Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

__________ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 158/PMK.02/2014 Tentang tata cara penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja belanja kementerian negara/lembaga

__________ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

__________ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

__________ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara.

__________ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.




DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v15i2.184

Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)
ISSN 1412-0852 (print), 2580-5444 (online)
Published by Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret, Indonesia


Creative Commons License
JAB on http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Visitor Statistic