Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Lama Masa Kerja terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan

Bagas Harris Parananda

Abstract


Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 menuntut pemerintah daerah menggunakan basis akuntansi akrual pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia memiliki permasalahan tersendiri dari sisi sumber daya manusia. yang belum memiliki pemahaman akuntansi yang memadai untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Praktis pemerintahan Indonesia hanya mengandalkan pengalaman bekerja para staf keuangan untuk menerapkan SAPD berbasis akrual.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kualitas staf keuangan daerah yang ditinjau dari pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja terhadap penerapan SAPD berbasis akrual. Populasi dalam penelitian adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kemudian dianalisis dengan uji regresi linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman akuntansi staf keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan SAPD, sedangkan tingkat pendidikan dan lama masa kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan SAPD.

Full Text:

PDF

References


Afiah, N. N. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Daerah Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Research Days, Faculty of Economics – Padjajaran University, Bandung.

Al-Hiyari, A; M. H. H. Al-Mashregy; N. K. N. Mat; dan J. M. M. Alekam. 2013. Factors that Effect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia. American Journal of Economics, 3(1): 27-31.

Cahyadi, D. 2009. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, dan Posisi di Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Eksekutif dan Legislatif di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang.

Charolina, O. dan H. Abdullah. Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Jurnal Fairness, 3(3): 82-94.

Choirunisah, F. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi: Studi pada satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008.

Eriva, C.Y; Islahuddin; dan Darawanis. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja, dan Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah: Studi pada Pemerintah Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1(2): 1-14.

Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. 2004. Basic Econometric 4th ed. New York: Mc Graw-Hill Companies.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., dan Anderson, R. E. 2010. Multivariate Data Analysis (7th Edition ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Helen dan D. D. Astuti. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pelatihan, dan Pendampingan aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan Accrual Basis dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember: Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi - Mandala Jember.

Hidayanti, E. 2011. Implementasi System Akuntansi Pemerintah Daerah di Era OTODA. Jurnal WIGA, 2(2).

http://www.dprd.jatimprov.go.id, diakses pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 15.00 WIB.

http://www.iaiglobal.or.id, diakses pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 09.00 WIB.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) Semester I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) Semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2013

Indriantoro, N dan B. Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Komara, A. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Maksi, 6(2): 143-160.

Kusuma, M. I. Y. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang.

Maulia, S.T. 2014. Pengaruh Usia, Pengalaman, dan Pendidikan Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro, Semarang.

Muzahid, M. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerinah Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sari, E. dan S. N. Aprilia. 2013. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah. Jurnal Fairness, 3(3): 19-29.

Sekaran, Uma. dan Bougie, R. 2013. Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 8th edition. Eight UK: Jhon Wiley & Son Inc.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba.

Setyaningsih, T. 2013. Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual: Kasus di Pemerintah Kota Surakarta. Simposium Nasional Akuntansi XVI.

Sugiyono. 2009. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Widyaningsih, A; A. Triantoro dan L. S. Wiyantoro. 2011. Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi XIV.

Xu, H. 2003. Critical Success Factors for Accounting Information Systems Data Quality. Dissertation. Toowoomba: University of Southern Queensland, Queensland.

Yuliani, S; Nadirsyah dan U. Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 3(2): 206-220.

Zhou, L. 2010. The Research on Issue and Countermeasures of Accounting Information of SMES. International Journal of Business and Management, 5(3): 223-225.




DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v16i1.189

Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)
ISSN 1412-0852 (print), 2580-5444 (online)
Published by Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret, Indonesia


Creative Commons License
JAB on http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Visitor Statistic