PENGARUH FAKTOR POLITIK DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA TA 2015

Erry Dwi Prabowo

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh faktor politik dan karakteristik pemerintah daerah terhadap alokasi belanja hibah. Faktor politik dapat dilihat dari pelaksanaan pemilukada di masing-masing pemerintah daerah dan status kepala daerah incumbent atau non incumbent. Sedangkan karakteristik pemerintah daerah dijelaskan dari tiga sudut yaitu; letak geografis, pendapatan sendiri (PAD), dan transfer dana perimbangan (DAU).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari DJPK, KPU dan Kemendagri. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 407 pemerintah kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probabilistik sampling, purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan level signifikansi 5%.
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan faktor politik, letak geografis, pendapatan sendiri dan transfer dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja hibah. Namun secara parsial, faktor politik dan transfer dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja hibah. Sedangkan untuk letak geografis memiliki pengaruh yang negatif terhadap alokasi belanja hibah dan pendapatan sendiri tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja hibah.

Full Text:

PDF

References


Abdullah, S. & Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah – Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang. 2006

Amalia, C.R. & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, halaman: 1-13. Yogyakarta. 2013

Amalia, W. R., Nor, W., & Nurdiansyah, M. 2014. Fly Paper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). Konferensi Regional Akuntansi. Malang.

Budiarti, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah. Tesis. Universitas Brawijaya, Malang.

Ghazali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan 4. Semarang: Badan Penerbit Uniersitas Diponegoro.

Halim & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah – Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1):53-64.http:www.bppk.depkeu.go.id

Kusumadewi, I. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal di Tingkat Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Analisis Data Panel 1999-2008. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.

Listiorini. 2012. Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jurnal Keuangan dan Bisnis (JKB). Vol. 4 No. 2.

Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Prasojo, E. 2009. Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta. 2009.

Ritonga, I.T. & Alam, M.I. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Purwokerto. 2010

Rochmatullah, M. R. & Probohudono, A.N. 2014. Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Lombok. 2014

Sekaran, U. 2013. Research Methods for Business, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, Y. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 236-242.

Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

__________. 2004. Undang- Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

__________. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

__________. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

__________. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

__________. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan..

__________. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

__________. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

http://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan diakses tanggal 20 Februari 2016

http://bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/I/ihps_i_2015_1444045653.pdf, diunduh 20 Februari 2016

http://samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan_Hukum_2014_ Hibah_APBD.pdf, diunduh 20 Februari 2016




DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v16i2.199