Email this article Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
Abstract
This study aims to investigate: the influence of local revenue on internet financial reporting of local government; the influence of local expenditure on internet financial reporting of local government; the influence of the number of legislative members on internet financial reporting of local government; the influence of the population number on internet financial reporting of local government; and the influence of local government’s internet financial reporting on the accountability of local financial statement.The data of this research comprise 96 out of 32 provincial governments in Indonesia during 2012-2014. The analysis techniques used are logistic regression and ordinal logistic regression. The results of this study show that the local expenditure has influence on local government’s internet financial reporting, while local revenue, the number of legislative members, and the population do not have influence on local government’s internet financial reporting. Moreover, local government’s internet financial reporting does not have influence on local financial statements.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, jumlah anggota legislatif, dan jumlah penduduk terhadap internet financial reporting pemerintah daerah; dan pengaruh internet financial reporting pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Data penelitian ini terdiri dari 96 observasi dari 32 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi logistik dan regresi logistik ordinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh terhadap internet financial reporting pemerintah daerah, sedangkan pendapatan daerah, jumlah anggota legislatif, dan populasi tidak berpengaruh terhadap internet financial reporting pemerintah daerah. Terlebih lagi, internet financial reporting pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan daerah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Afryansyah, R.D., & Haryanto. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Diponegoro Journal Of Accounting, 2(3), 1-11.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Damaso, M.G., & Lourenco, I.C. (2001). Legitimacy theory and internet financial reporting. Santarem, Portugal. Working Paper, ESGTS School of Management and Technology.
Do, S. J., Davey, H., & Coy, D. (2014). Assessing accountability of organizations using the internet to report: South Korean local government. Journal of Finance and Management in Public Services, 12(1), 1-26.
Fontanella, A. & Rossieta, H. (2014). Pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
Government Finance Officers Association. (2009). Presenting official financial documents on your government's website. GFOA. Chicago.
Hanapiah, A. (2011). Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 1-16.
Hilmi, A.Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. E-Jurnal Akuntansi Udayana, 9(1), 162-179.
Mahmudi. (2011). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UII Press.
Mahsun, Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H.A. (2012). Akuntansi sektor publik (Edisi ketiga). Yogyakarta: BPFE.
Pratama, K.A., Sriwerastuti, D.N., & Sujana, E. (2015). Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, 3(1).
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005. Sistem informasi keuangan daerah. 12 September 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010. Perubahan peraturan pemerintah no. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. 30 Agustus 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165. Jakarta.
Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154-170.
Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of management review, 20(3), 571-610.
Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Manado.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008. Keterbukaan informasi publik. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846. Jakarta.
Verawaty, V. (2015). Determinan aksesibilitas internet financial reporting melalui e-government pemerintah daerah di Indonesia. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i2.226
Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)
ISSN 1412-0852 (print), 2580-5444 (online)
Published by Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
JAB on http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License