Evaluasi Peran Pemberian Konsultansi Inspektorat Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten Padang Lawas Utara

Dio Agung Herubawa, Syaiful Ali

Abstract


Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berimplikasi terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP yang sebelumnya hanya pemberi keyakinan saja, kemudian bertambah peran dalam hal pemberian konsultansi. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran baru tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya. Studi ini dilakukan pada bulan Maret hingga April tahun 2018 dan melibatkan sembilan partisipan dari enam instansi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Evaluasi terhadap peran pemberian konsultansi yang optimal harus dapat memenuhi empat kriteria penilaian sesuai dengan metode Internal Audit Capability Model (IACM). Dari empat kriteria penilaian tersebut, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara hanya memenuhi satu kriteria yang ada sehingga peran pemberi konsultansi yang dilakukan belum optimal. Hasil penelitian juga mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Inspektorat Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan peran pemberi konsultansi. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya jumlah personel auditor, kompetensi SDM yang terbatas, komunikasi antara inspektorat dengan objek pemeriksaan yang kurang efektif, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan adat istiadat yang masih kuat.

Kata Kunci: APIP, Peran Pemberian Konsultansi, IACM, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v19i1.293

Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)
ISSN 1412-0852 (print), 2580-5444 (online)
Published by Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret, Indonesia


Creative Commons License
JAB on http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Visitor Statistic