Email this article Pengujian Struktural pada Komitmen Manajemen, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Abstract
Accountability and transparency of government agencies are an essential part to creating good governance. This research was conducted to determine the effect of management commitment and legislative mandate (regulation) on accountability and transparency in government agencies (SKPD) regency/city in the special region of Yogyakarta. This research is a quantitative study with the population are covering all government organization employees in Yogyakarta. The sampling technique is using a purposive sampling method with specific criteria. The hypothesis was testing using SEM-PLS. Analysis of research data involved 120 officials of all SKPD in Yogyakarta. The study shows that commitment to management has a significant effect on accountability and transparency. Regulation has a significant effect on transparency but does not affect the accountability of government agencies.
Akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang apik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen dan mandat legislatif (regulasi) terhadap akuntabilitas dan transparansi pada SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian meliputi seluruh pejabat SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Hipotesis diuji menggunakan SEM-PLS. Penelitian melibatkan 120 pejabat SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi. Regulasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2016). The relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations. Journal of Indonesian Economy and Business, 31(1), 1–21.
Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: Semu atau nyata ? Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 21(2), 106–116.
Akbar, R. (2018). Pengukuran kinerja dan akuntabilitas publik di Indonesia studi awal di pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik, 1, 1–16.
Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: The case of local government. Pacific Accounting Review, 24(3), 262-291.
Alwi, I. (2015). Kriteria empirik dalam menentukan ukuran sampel pada pengujian hipotesis statistika dan analisis butir. Jurnal Formatik, 2(2), 140–148.
Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik (3rd ed.). Jakarta.
Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the “new public sector.” Management Accounting Research, 11, 281–306.
Budiarto, D.S. (2019). Panduan riset kuantitatif (1st ed.). Yogyakarta: In UPY Press.
Budiarto, D.S., & Indarti, L. (2019) Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? Riset pada kabupaten di Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Bisnis, 12(1), 19-31.
Cavalluzzo, K.S., & KIttner, C.D. (2004). Implementing performance measurement innovations: evidence from governmen. University of Pennsylvania Scholarly Commons, 29(3-4), 243–267.
Cherkassky, V., Shao, X., Mulier, F.M., & Vapnik, V.V (1999) Model complexity control for regression using VC generalization bounds. IEEE Transactions on Neural Networks, 10(5), 1075-1089
Demirag, I., & Khadaroo, I. (2011). Accountability and value for money: A theoretical framework for the relationship in public–private partnerships. Journal of Management and Governance, 15(2), 271–296.
Dimaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisite: Institusional isomorphim and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147–160.
Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintah terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. Rechts Vinding, 1(1), 135–156.
Filipe, J., Araujo Esteves, F., & Tejedoromero, F. (2016). Women’s political representation and transparency in local governance. Local Government Studies, 39(30), 2–22.
Hartono, J.M. (2011) Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018) Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelayanan publik (Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi, 13(1), 21-29
Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. (2014). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pasca Sarjana Unsyiah, 3(4), 76–84.
Iyoha, F.O., & Oyerinde, D. (2010). Accounting infrastructure and accountability in the management of public expenditure in developing countries: A focus on Nigeria. Critical Perspectives on Accounting, 21(5), 361–373.
Masyhur, M., Haerdi, & Silfi, A. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesbilitas laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Dumai. Jurnal Online Mahasiswa, 4(1), 1179–1192.
Muhtar, Putro, D. A., & Sutaryo. (2017). Penentu transparansi pemerintah daerah: Sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 21(2), 142–
Noprizal, R., Rusli Tanjung, A., & Hariyani, E. (2017). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpatian lingkungan, komitmen manajemen dan sistem pengendalian pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Online Mahasiswa, 4(1), 1066–1079.
Novatiani, A., Kusumah, R.W.R., & Vebiani, D.P. (2019) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 10(1), 51-61.
Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 3(2), 147–151.
Nurkhamid, M. (2008). Implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 3(1), 45–75.
Porter, L. W., Steers, R. M., & Mowday, R.T. (1974). Organization commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Jurnal of Applied Psychology, 59(5), 603–609.
Pradita, D.K., Hartono, A., & Firdausi, M.A. (2019). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Jurnal Ekonomi, Manajemene dan Akuntansi, 3(2), 87–100.
Pramita, Y.D., & Khikmah, S.N. (2016). Pengaruh tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan. Syariah Paper Accounting, 381–393.
Pratolo, S. (2008). Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan dan kinerja pemerintah daerah: Sudut pandang aparatur masyarakat di era otonomi daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 9(2), 108–124.
Primarisanti, H., & Akbar, R. (2015). Factors influencing the success of performance measurement: evidence from local goverment. Journal of Indonesian Economy and Business, 30(1), 56–71.
Ridha, M.A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen managemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tesis, 1–28.
Rigian, D., & Sari, R.P. (2019) Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Journal of Business and Information Systems, 1(1), 38-47.
Ritonga, I.T., & Syahrir, S. (2017). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 110–126.
Sholihin, M., & Pike, R. (2009). Behavioural consequences fairness in performance evaluation and its behavioural consequences. Accounting and Business Research, 39, 37–41.
Sihaloho, J., & Supriono, R.A.S.S. (2013). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 1–15.
Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: Forms and discourses. Accounting Organizations and Society, 20(2), 219–237. Stiglitz, J. E. (1999). On liberty, the right to know, and public discourse: The role of transparency in public life. Oxford Amnesty Lecture, 1–31.
Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019) pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, 2(1), 52-66.
Susanto, D., Anggraeni, Y.D., & Rachmawati, Y. (2015). Pengaruh good governance terhadap kualitas pemberian layanan publik. Jurnal Paradigma, 12(02), 73–91.
Talbot, C., & Business, M. (2008). Performance regimes the institutional context of performance policies. Internasional Journal of Public Administration, 31(14), 1569–1591.
Wahyuni, S. (2015) Implementasi akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih. e-Jurnal Katalogis, 3(11), 173-179.
Yusrianti, H., & Safitri, H.R. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, 13(4), 546–558.
DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v20i1.508
Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)
ISSN 1412-0852 (print), 2580-5444 (online)
Published by Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
JAB on http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License