Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Shafira Ramadhia Utami, Sulardi Sulardi

Abstract


This study aims to provide evidence of the effect of local government characteristics which consist of population, Human Development Index, audit opinion, and independence ratio on the mandatory disclosure of financial statements of local governments. The sample was local governments in Indonesia in 2017 that meets the criteria. The results of the analysis of 458 local governments in Indonesia showed the average of local governments financial statements disclosure is 60.42%. Furthermore, the results also show that the population and Human Development Index variables affect positively on the disclosure of local government financial statements. Meanwhile, the disclosure of local government financial statements is not affected by audit opinion and independence ratio.

 Penelitian ini bertujuan memberikan bukti pengaruh karakteristik pemda yang terdiri dari populasi, indeks pembangunan manusia (IPM), opini audit, dan rasio kemandirian pada pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemda. Sampel penelitian yaitu pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia pada tahun 2017 yang memenuhi kriteria. Hasil analisis pada 458 pemda menunjukkan rerata pengungkapan pada laporan keuangan pemda sebesar 60,42%. Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan variabel populasi dan IPM berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keuangan pemda, sedangkan variabel opini audit dan rasio kemandirian daerah tidak memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemda.


Keywords


pengungkapan laporan keuangan pemda;populasi;indeks pembangunan manusia;opini audit;rasio kemandirian daerah

Full Text:

PDF

References


Alhajjriana, G.I., Nor, W., & Wihaya, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi internet financial reporting pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 100-109.

Anis, C., & Ghozali, I. (2003). Teori akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipoegoro.

Feriyanti, M., Hermanto, & Suransi, N.K. (2015). Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal InFestasi, 171-185.

Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Girsang, H.A., & Yuyetta, E.N. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada LKPD kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012). Diponegoro Journal of Accounting, 1-11.

Heriningsih, S., & Rusherlistyani. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11-19.

Hilmi, A.Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Khasanah, N.L., & Rahardjo, S.N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 1-11.

Lesmana, S.I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia (Tesis). Universitas Sebelas Maret, Program Pasca Sarjana, Surakarta.

Liqoana, M. (2016). Pengaruh karakteristik daerah terhadap pengungkapan sukarela dalam website pemda di Indonesia (Skripsi). Universitas Sebelas Maret, Program Sarjana, Surakarta.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.

Naopal, F., Rahayo, S., & Yudowati, S.P. (2017). Pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Assets, 56-68.

Priharjanto, A., & Wardani, Y.Y. (2017). Pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Info Artha, 97-110.

Putra, D.A. (2018, April 16). BPS: Indeks Pembangunan Manusia RI Capai 70,81 pada 2017. Diakses dari https://www.liputan6.com/

Putri, Q.N. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah serta hasil audit terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Indonesia 2011-2013 (Skripsi). Universitas Indonesia, Program Sarjana, Depok.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

________________. (2004). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

________________. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

________________. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarah, R. A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi, 13(1): 1-20.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 154-170.

Setyowati, L. (2016). Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 45-62.

Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R.R. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia). Jurnal Akuntansi dan Auditing, 1-94.

Suparno, & Nanda, R. (2016). Pengaruh kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional, dan spesialisasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 105-118.

Suryantini, N.S., Darmayanti, N.A., & Candraninggrat, I.R. (2017). Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional AIMI, 7-9.

Wiguna, M. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Skripsi). Universitas Sebelas Maret, Program Sarjana, Surakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.20961/jab.v19i2.436

Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)
ISSN 1412-0852 (print), 2580-5444 (online)
Published by Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Sebelas Maret, Indonesia


Creative Commons License
JAB on http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Visitor Statistic